Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pemenuhan hak guru menjadi alasan utama pemerintah daerah menyiapkan skema tersebut. Menurut dia, proses administratif dan legalitas penggunaan APBD untuk TPG tengah berjalan.

“Kita sedang berproses untuk mendapatkan legalitas terkait Tunjangan Profesi Guru (TPG), yang semestinya merupakan anggaran dari APBN. Namun, kami akan menyiapkannya melalui APBD karena memang para guru tersebut seharusnya sudah mendapatkan haknya,” ujar Khofifah seusai menerima audiensi Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi di Surabaya, Sabtu (8/8/2026).

Khofifah mengatakan proses tersebut telah memperoleh dukungan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan kementerian terkait. Dokumen serta dasar administrasi untuk pemenuhan TPG juga telah diproses melalui direktorat jenderal terkait.

Tahap berikutnya adalah memastikan pengintegrasian anggaran tersebut ke dalam Perubahan APBD 2026. Menurut Khofifah, Kementerian Dalam Negeri akan menyampaikan surat kepada Kementerian Keuangan untuk memastikan mekanisme penganggaran dapat dilakukan. “Nilainya sekitar Rp276 miliar,” katanya.

Langkah Pemprov Jatim tersebut menempatkan kesejahteraan guru sebagai salah satu bagian penting dari agenda peningkatan mutu pendidikan. Namun, persoalan TPG juga memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kurikulum, teknologi, atau infrastruktur, tetapi juga kepastian terhadap hak dan kesejahteraan pendidik.

Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi mengapresiasi komitmen tersebut. Menurut dia, guru merupakan salah satu elemen paling menentukan dalam membangun pendidikan bermutu.

“Kami melihat bahwa guru merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu,” ujar Unifah.

Ia menilai dukungan pemerintah terhadap kesejahteraan sekaligus peningkatan kompetensi guru perlu berjalan beriringan. Guru yang memperoleh dukungan profesional memiliki ruang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Guru Masuk Era Coding dan AI

Transformasi pendidikan juga mulai bergeser dari persoalan akses teknologi menuju kemampuan manusia dalam memanfaatkannya.

PGRI mendorong peningkatan kompetensi guru dalam penguasaan teknologi, termasuk coding dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Di Jawa Timur, sekitar 200.000 guru disebut telah mendapatkan pelatihan coding dan AI.

Program tersebut diarahkan agar guru tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi mampu mengintegrasikannya ke dalam proses belajar mengajar.

Perubahan ini menjadi penting karena teknologi AI mulai mengubah cara peserta didik memperoleh informasi, mengerjakan tugas, dan membangun pengetahuan. Guru dituntut memahami teknologi tersebut sekaligus mengajarkan kepada siswa bagaimana menggunakannya secara kritis dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru merupakan dua sisi dari agenda yang sama. Guru yang memperoleh haknya secara layak sekaligus memiliki kemampuan menghadapi perubahan teknologi akan lebih siap menjadi penggerak transformasi pendidikan.

Pendidikan Tak Cukup dengan Anggaran

Dalam pertemuan tersebut, PB PGRI juga mengundang Khofifah menghadiri kegiatan Go Public Fund/Fun Education di Jakarta pada 15 Oktober 2026. Forum tersebut diarahkan untuk memperkuat perhatian terhadap investasi dan pembiayaan pendidikan publik.

Bagi PGRI, pembiayaan pendidikan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang. Kualitas sekolah dan guru menentukan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya memengaruhi daya saing daerah dan negara.

Dalam konteks Jawa Timur, agenda tersebut menjadi semakin relevan karena pemerintah daerah menghadapi kebutuhan untuk menjaga kualitas pendidikan sekaligus menyesuaikannya dengan perkembangan teknologi.

“Penghargaan ini pada dasarnya merupakan bentuk apresiasi kami yang utama kepada Ibu Gubernur atas komitmen yang luar biasa terhadap dunia pendidikan,” kata Unifah.

PGRI juga memberikan penghargaan Dwija Praja Nugraha kepada Khofifah. Penghargaan tersebut diberikan kepada kepala daerah yang dinilai memiliki komitmen terhadap kemajuan pendidikan serta dukungan kepada guru dan tenaga kependidikan.

Menurut Unifah, penghargaan tersebut memiliki kriteria dan proses penilaian tertentu. Ia menilai keberpihakan kepala daerah terhadap pendidikan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang berkelanjutan.

Menghubungkan Kesejahteraan dan Mutu

Pertemuan Pemprov Jatim dan PB PGRI memperlihatkan bahwa agenda pendidikan kini tidak bisa dipisahkan antara kesejahteraan, kompetensi, teknologi, dan pembiayaan.

Pemenuhan TPG menjadi fondasi kesejahteraan. Pelatihan coding dan AI menjadi investasi kompetensi. Sementara penguatan pembiayaan pendidikan menjadi prasyarat agar transformasi tersebut dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Tantangannya adalah memastikan setiap kebijakan tidak berhenti pada keputusan administratif, tetapi menghasilkan perubahan yang dirasakan guru dan peserta didik.

Bagi Jawa Timur, rencana pengalokasian sekitar Rp276 miliar untuk TPG melalui P-APBD menjadi salah satu langkah konkret untuk memastikan hak guru tetap diperhatikan. Pada saat yang sama, penguatan kompetensi digital menunjukkan bahwa guru juga dipersiapkan menghadapi ruang kelas yang semakin berubah.